Buruh PT MCE Semitsu Indonesia Tolak Upah Murah

0
14

Pada tanggal 17 Maret 2015, Federasi Serikat Pekerja Karawang Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSPEK Kasbi) menolak upah murah yang dilakukan PT MCE Semitsu Indonesia dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan perusahaan tersebut di Desa Duren, Kecamatan Klari.

Buruh menuntut agar pihak perusahaan melaksanaan sistem penggajian karyawan sesuai SK Gubernur Jawa Barat, serta batas minimal Upah Minimal Regional (UMR). “Kami bersama karyawan perusahaan melakukan aksi unjuk rasa menolak upah murah,” ucap Ketua Umum FSPEK Kasbi Karawang, Rusmita Gajahmada. Dia menambahkan, pihak perusahaan belum mempunyai itikad baik dengan melakukan musyawarah bersama, agar memutuskan hasil yang baik dari pihak perusahaan.
Aksi unjuk rasa sudah dilakukan semenjak dua minggu yang lalu. Sejak aksi pertama hingga terakhir kemarin baik pihak perusahaan maupun buruh belum mendapat kesepakatan. Buruh berharap agar semua tuntutan dapat direalisasikan perusahaan secepatnya. sesuai SK Gubernur Jawa Barat untuk gaji pekerja di Karawang Rp 3,4 juta, akan tetapi pihak perusahaan membayarkan gaji karyawan sangat jauh dari ketentuan. Pihak perusahaan membayar gaji karyawan sekitar Rp 2,7 juta, sebenarnya perusahaan satu bentuk pelanggaran. Pemkab Karawang terutama Disnakertrans merespon tuntutan karyawan, dengan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan nakal. “Pemkab Karawang harus secepatnya merespon, karena perusahaan tidak membayarkan gaji sesuai SK Gubernur,” katanya.
Menurut Rusmita, Pemkab Karawang terkesan lambat dalam menindak perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Padahal pemkab dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan, terutama terkait dalam masalah upah karyawan. “Kalau tuntutan tidak terpenuhi kami akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar kembali,” tuturnya.
Dia menambahkan, Kasbi memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan karena unras ada sekitar 100 orang karyawan perusahaan, Kasbi akan beberapa yang ditempuh dengan memaksimalkan massa untuk unras ke PT MCE ini. Terkait tuntutan karyawan terkait upah kaitan dengan pidana, dengan ada pelanggaran yang dapat dilaporkan ke pihak kepolisian. Perusahaan yang PMA harus tunduk peraturan yang ada di Indonesia, terkait kenaikan upah sekiytar Rp 3,4 juta. “Kami belum dapat melaporkan, karena ingin ada perubahan dari pihak perusahaan tersebut,” ujarnya.
Dia menuturkan, seharusnya ada mekanisme penangguhan akan tetapi sudah hilang, pihak perusahaan harus membuat keputusan sesuai tuntutan buruh. Ada satu pelanggaran kembali melakukan pelarangan masuk kerja, dengan bentuk nyata union busting maka harus dilakukan tindakan tegas. Pemkab Karawang harus melakukan tindakan tegas terutama perusahaan nakal, perusahaan harus melaksanakan undang-undang. Selain itu, aksi unjuk rasa ditujukan dengan massa yang banyak PT MCE Semitsu Indonesia, serta Pemkab Karawang terkait menolak upah murah.  “Kami akan kerahkan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada kedua tersebut, dengan unjuk rasa perusahaan serta Pemkab Karawang,” pungkasnya. (Ben)

LEAVE A REPLY