Singo Buruh dari Sumatera Selatan

1566
429

Buruh-buruh yang kini tergabung dalam Federasi Sekar Wilmar Indonesia (FSKWI) menempuh jalan berliku sebelum akhirnya menjadi “anggota keluarga” Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). “Sejak tahun 2003, teman-teman bergabung di SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, red). Tapi pada awal Juli 2011 lalu terjadi perpecahan,” tutur Danang Suttha Wijaya, Koordinator KASBI Sumatera Selatan.

Perpecahan itu berimbas di Wilmar. Terjadi ketidakpuasan yang meluas dalam hal pola pembelaan dan penyelesaian keluh kesah pekerja. Unit Kebun Dabuk Rejo, Bumi Arjo (BCP), Bambukuning (TS) Kebun Agro Palindo Sakti (APS) masuk kubu Jacob Nuwawea (KSPSI). Sementara kubu Sukur Sarto ”memegang” PKS Dabuk Rejo (BCP), PKS Burnai Timur, Kebun Suka Mulya, Kebun Burnai Timur, Kebun Burnai Barat (TS) Kebun Sungai Jarum, Kebun Sai Selabu dan PKS Selabu (MBI).

Sekedar informasi, Wilmar International adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang didirikan pada tahun 1991 dan berpusat di Singapura. Bisnis utamanya adalah budidaya kelapa sawit, pengolahan & penyulingan Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) menjadi minyak goreng, lemak nabati khusus, oleochemicals, biodiesel dan pupuk. Wilmar di Indonesia mempekerjakan 30 ribu buruh di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

sumsel

Berikut wawancara Bintang Buruh dengan Danang Suttha Wijaya untuk mengulik apa dan bagaimana perkembangan KASBI Sumatera Selatan yang belakangan ini demikian eksplosif.

Bagaimana Kawan-kawan menyikapi perpecahan itu sampai akhirnya bergabung ke KASBI?

Khusus untuk agenda penyikapan perpecahan di tubuh SPSI, kami mengadakan pertemuan besar pada awal Desember 2011. Forum berlangsung sangat dinamis, sampai akhirnya seluruh peserta pertemuan menyepakati pembentukan Sekar Wilmar. Nah, saat itu kita kenal dengan Rizky Harahap, pekerja Wilmar dari Medan yang sudah membentuk Sekar Wilmar di sana. Dari kawan Rizky itulah kami mendapat nomor kontak Bung Beno (Beno Widodo alm, red).

 Lalu?

Kami terus bertukar kabar dengan Bung Beno lewat telepon. Sampai akhirnya pada 11 Januari 2012, teman-teman sepakat untuk mengutus saya menemui beliau di Mojokerto, tepatnya di kantor BP2TKI. Saat itu hujan turun dengan lebatnya. Secara pribadi, saya merasa terhormat waktu beliau dengan santun menawari segelas kopi persahabatan.

Beliau benar-benar membawa AD/ART KASBI sesuai permintaan saya sebelumnya. Bersama Bung Hakam, kami lalu berbincang masalah organisasi, pola pembelaan dan penyelesaian permasalahan perburuhan. Kami asyik ngobrol tentang pergerakan buruh, terutama saat Bung Beno menceritakan militansi dan solidnya massa di Bandung. Selain tak kenal lelah, pengurusnya sangat amanah dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.

Sepulang dari sana, enam hari kemudian, kami rapat seluruh pengurus dan sepakat Sekar Wilmar berafiliasi ke KASBI.

Lumayan cepat prosesnya….

Ya. Pada 21 Januari 2012, kami sudah mendaftarkan pendirian FSKWI ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras. Di dalamnya tergabung 10 SBA (Serikat Buruh Anggota). Akhirnya keluar tanda bukti pencatatan dari Disnaker pada 17 Februari dengan nomor 251/d.naker-Trans/2012.

Bagaimana peran PP KASBI selanjutnya?

Tak lama setelah itu, pada 21 Januari 2012 kami mengundang mereka untuk pemantapan dan mengenal KASBI lebih dekat. Responnya luar biasa. Sekjen Maman Abdulrahman dan Bung Agus Bobo berkenan datang. Bupres Nining dan Bung Sunar juga bolak-balik datang ke Sumsel untuk menguatkan serikat kami.

Proses ini (keterlibatan PP KASBI, red) yang turut mendorong pembentukan KASBI di tingkat provinsi. Pada 26 November 2012 bergabunglah tiga serikat di Sumsel yang berafiliasi ke KASBI menjadi KASBI Wilayah Sumsel. Selain FSKWI, ada SPCI (Serikat Pekerja Carrefour Indonesia) dan SBMP (Serikat Buruh Migas Palembang).

Bagaimana cara mengorganisir anggota untuk terlibat dalam perjuangan?

KASBI Sumsel selalu memberikan pemahaman tentang pentingnya organisasi kepada anggota. Setiap ada masalah, kami sesegera mungkin mengadakan musyawarah untuk mencari solusinya.

Apakah ada hambatan dalam berjuang?

Tentu ada. Jarak tempuh per unit sangat jauh. Kondisi medan juga terlalu sulit untuk dijangkau. Seluruh pengurus baik KASBI wilayah, federasi dan juga SBA masih aktif bekerja yang kadang menjadi kendala tersendiri saat mengurus perijinan (dispensasi, red). Tetapi seluruh kendala itu hampir semua bisa teratasi. Kuncinya tetap semangat dan keyakinan bahwa dengan bersama-sama kita pasti bisa.

Capaian di bidang organisasi apa saja?

KASBI Sumsel telah masuk dalam Dewan Pengupahan Provinsi. SBA yang bernaung di FSKWI di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga masuk dalam Dewan Pengupahan Kabupaten. Saat ini KASBI Sumsel sudah menambah anggota, antara lain SKWI Unit Sai Selabu PT MBI, SKWI Unit Sungai Jarum PT MBI, SBSMS Unit I (dalam proses), SBSMS Unit II, SBSMS Unit III, SBSMS Unit IV, SBA PT Sasongko.

Dalam hal tuntutan?

KASBI Sumsel berjuang mencabut SK Gubernur No 745/KPTS/Disnakertrans/2013 mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013. SK ini menetapkan upah baru hanya naik Rp 150-an ribu dari Rp 1,195 juta (UMP 2012). KASBI Sumsel berhasil memaksa gubernur mengeluarkan SK No 107/KPTS/Disnakertrans/2013, yang berisi revisi UMP menjadi Rp 1,63 juta. Tuntutan UMP dari KASBI sendiri awalnya sejumlah Rp 1,874 juta.

Nah, revisi UMP ini digugat pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sampai dua kali. Gugatan pertama Apindo ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sempat berlangsung empat kali namun dicabut karena tuntutan massa. Apindo kembali menggugat pertengahan tahun kemarin, dan berkat pengawalan puluhan ribu massa KASBI, PTUN tidak mengabulkan gugatan Apindo yang berlangsung hingga 14 kali sidang.

Terhadap isu-isu lain, kita selalu ingatkan pemerintah agar segera menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing, terutama di Pertamina RU 3 Palembang. Sempat pula terjadi union busting yang menimpa Sekretaris KASBI Sumsel dan Sekretaris FSKWI, Sdr Thomas Untung Ribut, namun bisa diatasi dan yang bersangkutan kembali dipekerjakan. Berbarengan dengan itu, perundingan PKB Wilmar periode 2013-2015 selesai. Perselisihan upah di SBMP juga clear, setelah perusahaan bersedia membayar penuh gaji 3 bulan (sebelumnya hanya dibayar 50 persen) dan merapel selisih UMP 2013.

Adakah bedanya berserikat sebelum KASBI dengan sekarang setelah bersama KASBI?
Pertama, pola pembelaan kepada anggota sangat dominan. Dulu, apabila sudah di tingkat tripatit Pengurus Daerah (SPSI) selalu intervensi dan mengambil keputusan yang kurang memuaskan anggota. Kedua, pengelolaan serikat oleh buruh dan untuk buruh, disertai semangat dan keyakinan tinggi, sehingga masalah apapun bisa terselesaikan dengan lebih baik. Ketiga, dari segi pembiayaan, dulu kami harus setor iuran 50 persen ke perangkat Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat serikat lama, sekarang kurang dari itu. Kita semua menyadari, sebagai ujung tombak, serikat di tingkat unit harus aktif dan untuk menyokongnya memerlukan biaya yang tidak kecil

Mengenai kesadaran buruh di Sumsel sendiri bagaimana? Adakah perubahan signifikan setelah kehadiran KASBI?

Saya justru merasakan betul hal ini. Buruh lebih percaya diri, mereka juga lebih mengetahui peran pentingnya dalam mengambil sikap atas putusan dari perusahaan maupun pemerintah. Saya amat-amati, teman-teman memiliki jiwa dan rasa persaudaraan dan solidaritas yang tinggi. Dan yang penting, saat ini kami tidak mau menggantungkan nasib diri pribadi, anak dan istri dalam hal hak-hak atas kesejahteraan kepada orang lain.

Soal menghadapi pihak luar tadi, bagaimana gambarannya sekarang?

Yang jelas kawan-kawan lebih berani. Pengalaman lapangan, pembelajaran dari buku, serta arahan dari PP KASBI, membuat kawan kawan lebih berani dan bisa menentukan sikap saat berunding dengan perusahaan, pemerintah, dan kelompok lain. KASBI Sumsel sudah terbiasa membaurkan diri.bersama kawan-kawan LSM dan juga kelompok masyarakat lainnya. Khusus menghadapi premanisme, kita membekali diri dengan ketrampilan bela diri kepada SBA.

 

Bisa diceritakan lebih detail mengenai perjuangan upah 2013, dari proses 2012 hingga berhasil?

Awalnya ada isu bahwa UMP 2013 Sumsel ditetapkan sebesar Rp 1,35 juta. KASBI Sumsel yang baru saja dibentuk melayangkan tiga kali surat penolakan ke gubernur, Disnaker Propinsi dan Dewan Pengupahan Provinsi. Tidak ada respon apapun dari seluruh pihak, yang ada malah ejekan dan hardikan bahwa pengurus KASBI Sumsel tidak mengerti mekanisme dan undang-undang.

Atas masukan PP KASBI, kami mengadakan survei tandingan penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KASBI mengadakan survei di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang nilai KHL-nya terendah se-Sumsel. Dari pasar lokal setempat, kami mendapatkan nilai KHL sebesar Rp 1,9 juta. Setelah dikompilasi dengan hasil survei di 14 Kota/Kabupaten dari Disnaker, serta data-data terkait, ketemulah angka KHL Rp 1,874 juta (dikoreksi lagi karena salah perhitungan menjadi Rp 1,63 juta pada perundingan aksi penetapan besaran UMP, 21 Januari 2013).

Tanggal 26 November 2012, KASBI Sumsel resmi terdaftar di Disnakertrans Provinsi Sumsel. Dua hari kemudian, KASBI Sumsel langsung melayangkan surat pemberitahuan aksi penolakan UMP.

Sebelumnya, mulai tanggal 20 November 2012, KASBI Sumsel rutin berkoordinasi dengan elemen lain seperti LMND, PRD, SRMI, AJI, KSPSI, SBSI dan sepakat membentuk Front Buruh dan Rakyat Sumsel Bersatu. Estimasi massa, KASBI bisa mengerahkan 6000 massa, SPSI 3000, dan SBSI 1500 orang.

Tibalah tanggal 6 Desember 2012. Ternyata dari yang disepakati soal estimasi massa, hanya KASBI yang tetap komitmen, lainnya hanya bisa dihitung dengan jari. Tuntutan saat itu adalah penolakan UMP Sumsel sebesar Rp 1,35 juta dan mencabut SK Gubernur yang menetapkan angka tersebut. Tuntutan buruh langsung direspon gubernur dengan mencabut SK dimaksud.

Menindaklanjuti respon gubernur, pada 20 Desember 2012 diadakan pertemuan seluruh elemen untuk menentukan UMP sumatera Sumsel baru. Pertemuan di SBSI itu dihadiri pula oleh Liga Mahasiswa Nasdem, Persatuan Buruh Transportasi, FMN dan KSN. Saat itu elemen non-KASBI memutuskan turun ke jalan pada 28 Desember. KASBI tidak turut dalam aksi karena pertimbangan keraguan terhadap komitmen elemen buruh lain, keterlibatan underbouw parpol, hari yang tidak efektif (Jumat), dan administrasi yang belum rampung.

Benar terjadi, aksi 28 Desember yang disokong 11 elemen itu dan menamakan dirinya Komite Buruh Rakyat Sumsel Bersatu hanya diikuti 45 orang!

Tanggal 11 dan 12 Januari 2013 muncul kabar kalau Dewan Pengupahan telah menetapkan besaran UMP Sumsel sebesar Rp 1,4 juta. KASBI Sumsel langsung merespons. Pada 21 Januari 2012 KASBI turun bersama dalam Front Buruh Rakyat Sumsel Bersatu tanpa melibatlkan komponen buruh lain (KSPSI, SBSI).

KASBI tak hanya menurunkan massa anggotanya, tapi juga keluarga anggota sehingga terkumpul sejumlah 10 ribu massa. Massa mengancam jika tuntutan tak dipenuhi bakal ada aksi massal bakar diri (Sdr Sucipto Ramadhan, Thomas Untung Ribut dan saya sendiri). Massa juga mengancam akan menduduki Kantor Gubernur. Atas desakan massa KASBI, Gubernur Alex Noerdin mengeluarkan SK baru yang menetapkan UMP Sumsel 2013 menjadi Rp 1, 63 juta.

LEAVE A REPLY