FSPEK KASBI Melawan Sistem Kerja Kontrak

0
11

KARAWANG – Rusmita, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Karawang Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSPEK KASBI) Kabupaten Karawang, saat ditemui Fakta Jabar, Selasa (05/1). di sekretariatnya  Dusun Boled, Desa Belendung, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Mengatakan prioritas perjuangannya tahun 2016 adalah memperjuangkan buruh kontrak dan outschourching menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Persoalan klasik yang sedang dihadapi oleh kaum buruh Indonesia, khususnya di kabupaten Karawang ini adalah masih maraknya tenaga kerja kontrak dan outsorching. Hampir setiap hari kita disuguhi oleh adanya pemutusan hubungan kerja kontrak ataupun outsorcing dengan dalil atau kemasan yang sangat rapi, semisal habisnya perjanjian kerja kontrak ataupun perjajanjian outsourching, tentu dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah para buruh, keluar dari perusahaan yang lama masuk keperusahaan yang baru, dengan status kerja yang sama ( kontrak ataupun outsorching ) dan para buruh yang habis perjanjian kerjanya hanya mendapatkan secarik kertas (pakelaring),” katanya mengawalai wawancara dengan Fakta Jabar.

Lanjutnya, penggunaan sistem kerja kontrak dan outsourching ini jelas-jelas sangat menguntungkan para pengusaha, karena para pengusaha bisa dengan gampangnya memberhentikan buruhnya tanpa harus mengeluarkan konpensasi (pesangon), selain itu lemahnya sanksi untuk pelanggaran terhadap penggunaan tenaga kerja kontrak dan outsourching yang tidak sesuai dengan undang-undang menambah sederet penderitaan kaum buruh.

“Sistem kontrak dan outschourching masih marak dipakai oleh pengusaha karena dinilai untung, bayangkan saja, merekrut pekerja saat dibutuhkan karena order sedang naik, namun sebaliknya tanpa tiding aling-aling, tanpa memberikan pesangon kepada buruh yang sudah menolong perusahaannya, dipecat begitu saja,” ungkapnya.

Sementara, Umartopo Sekretaris Umum FSPEK KASBI mempertanyakan bagaimana langkah solusi atas permasalahan klasik tersebut. ”Lantas bagaimana agar para buruh ini bisa keluar dari jerat sistem kerja kontarak outsourching ini?, Apakah ini sebuah takdir yang tidak bisa dirubah?, Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelamatkan buruh kontrak dan outsourching tersebut?,” tanyanya.

Solusi dari permasalahan klasik tersebut, menurutnya, ”Pertama, kaum buruh sudah harus mengerti dan paham tentang bahayanya sistem kerja kontrak dan outsourching ( perbudakan modern) yang akan selalu mengancam dirinya sendiri, anaknya, tetangganya, saudaranya, bahkan seluruh generasinya kedepan, karena dengan status kerja tersebut si buruhpun tidak bisa mempunyai daya perlawanan yang hebat (semisal perbaikan upah dan kesejahteraan lainnya) karena takut kontrak kerjanya tidak diperpanjang atau diputus,” tawarnya.

Kedua, timbal Rusmita lagi, “Pemerintah daerah harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja kontrak ataupun outsourching dengan menggunakan landasan otonomi daerah, juga argumentasi lain yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat buruh dan masyarakat karawang ( kerja layak, upah layak dan hidup layak ),” tandasnya.

Maka dari itu FSPEK-KASBI karawang, bersama dengan buruh dan elemen masyarakat lain yang peduli dengan nasib buruh kontrak dan outsorching akan terus meningkatkan kampanye sampai dengan penghapusan sistem kerja kontrak outsorcing terutama di kabupaten karawang, kita akan mulai mengusung kembali KARAWANG PANGKAL PERJUANGAN khususnya bagi penghapusan kontrak dan ouutsorching sebagai simbol perjuangan masyarakata karawang.

“Kita tidak akan pernah lelah dan bosan untuk terus berjuang sehebat-hebatnta dan sehormat-hormatnya demi keadilan, harkat dan martabat  masyrakat karawang, buruh dan masyarakat sudah harus cerdas melihat ini semua, kita akan bahu membahu, gotong royang, berjuang secara bersama-sama ( silih asah silih asih silih asuh ) untuk kita semuanya” pungkas Rusmita. (dds)

LEAVE A REPLY