Hak Buruh Perempuan

0
8

Peringatan Hari Buruh Sedunia atau dikenal dengan sebutan May Day kini telah menjadi pemandangan umum di Indonesia. Pada 1 Mei, biasanya, seluruh serikat buruh/serikat pekerja (SB/SP) all-out mengerahkan anggotanya untuk merayakan May Day dengan turun ke jalan. Beberapa hari sebelumnya telah diadakan aksi-aksi  pemanasan yang berguna untuk menarik perhatian buruh-buruh yang belum menjadi anggota SP/SB. Tak heran pada hari pertama bulan Mei itu, jalan-jalan protokol di kota-kota besar Indonesia dipenuhi ribuan buruh yang menyuarakan berbagai tuntutan.
Jika kita sedikit jeli, peringatan May Day menyertakan lebih banyak buruh perempuan, minimal tidak kalah kuantitasnya dari buruh laki-laki. Mereka pun sama-sama bersemangat dan tak kenal lelah berjalan kaki berkilo-kilo meter di bawah terik matahari.

Gambaran ini cerminan langsung fenomena dunia industri Tanah Air. Gelombang perempuan yang me­ninggalkan rumah untuk bekerja semakin besar.

Tabu perempuan untuk mendapatkan penghasilan sendiri kian terkikis habis. Tak hanya itu, perempuan berkeluarga justru sering dido­rong pasangannya untuk tetap bekerja atau mendapatkan pekerjaan lain untuk menopang ekonomi rumah tangga. Tak jarang pula kondisi sebaliknya, di mana sang istri bekerja, sementara suaminya diam di rumah mengurusi anak.

Realitas makin mendominasinya perempuan dalam angkatan kerja tak berbanding lurus dengan isu-isu yang disuarakan gerakan buruh. Demo-demo besar buruh menyisakan isu-isu buruh perempuan dalam skala minor, kalau tidak malah dihilangkan sama sekali. Padahal, walaupun isu-isu ma­yor yang disuarakan juga menyasar perempuan (upah, sistem kon­trak/outsourcing, union busting), tuntutan spesifik khas perempuan juga diperlukan, utamanya yang berhu­bungan dengan kesehatan reproduksi.

Tuntutan ini tak kalah penting lantaran tak hanya bagi kepentingan perempuan pekerja itu sendiri, namun juga generasi masa depan yang dila-hirkannya. Pengabaian hak ini ber-kontribusi langsung pada kemunculan generasi nirkualitas yang disebabkan kekurangan gizi, pola pengasuhan yang tidak memadai, pendidikan ala kadar-nya, serta ancaman penyakit yang membayangi tumbuh-kembang anak-anak buruh.

Tak Dijamin

Pada kenyataannya, di pabrik-pabrik, kesehatan reproduksi perempuan laksana berada di medan perang. Bekerja  delapan jam sehari (di luar lembur), buruh perempuan mempertaruhkan pekerjaannya dengan berdiri atau duduk terus-menerus, diawasi penuh seperti anak sekolahan saat sedang ujian, dan melakukan pekerjaan berulang-ulang.

Hak-hak normatif yang dijamin undang-undang, banyak yang ”tidak dijamin” pemilik perusahaan. Hak cuti haid selama dua hari (sesuai UU Ke­tenagakerjaan No 13/2003, pasal 81: ”Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”) diutak-atik, mulai tidak diberikan sama sekali, cuti tak dibayar, hingga pemberian syarat-syarat tambahan, sehingga si pengambil cuti mengurungkan niatnya.

Cuti hamil dan menyusui setali tiga uang. Selain tenggatnya terlalu cepat (hanya tiga bulan menurut UUK 13/2003 pasal 82: ”Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bi-dan”), banyak perusahaan masih pula berusaha menyiasatinya. Pengusaha nakal mempersulit pengambilan cuti tersebut seperti dengan membuat perjanjian prakontrak yang memaksa buruh me­nunda pernikahan atau kehamilan.

Peraturan yang ”tidak sehat” ini kerap mengakibatkan kejadian fatal, seperti keguguran saat bekerja, kelahiran prematur, bahkan kematian ibu dan bayi.

Senormal-normalnya sekalipun, cuti kehamilan dan menyusui yang sangat singkat menghalangi ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan memaksa buruh merogoh saku dalam-dalam untuk membeli susu dan upah pengasuhan bayi.

Beberapa Sebab

Terpinggirnya isu-isu buruh pe­rempuan bukan saja karena konsentrasi minim SP/SB, melainkan juga akibat kurang gigihnya buruh perempuan itu sendiri. Di kalangan pengambil kebijakan, isu buruh perempuan seperti tidak terlihat.

Sementara bagi pengusaha, kepentingan buruh perempuan dipandang sebagai cost yang hanya membebani keuangan perusahaan, dan secara otomatis mengurangi keuntungan mereka.

Meski membesar dari segi kuantitas, buruh perempuan relatif berjarak dengan kepengurusan dalam SP/SB. Kepemimpinan serikat lebih banyak ditempati aktivis buruh laki-laki. Dengan sendirinya, lantaran tak mengalami langsung kebutuhan dan kepentingan khas perempuan, pe­mimpin serikat memilih menomerduakan isu-isunya.

Di pihak lain, buruh perempuan seperti kekurangan wadah dalam mewujudkan aspirasinya. Bagaima­napun, perempuan tidak boleh me­nunggu kepentingannya diperjuang-kan pihak lain, meskipun mereka adalah sejawatnya dalam serikat. Institusi perjuangan buruh perempuan merupakan terobosan bermakna.

Me­lalui perkum­pulan (di dalam maupun di luar serikat) yang secara khas membahas isu-isu buruh perempuan dapat mengekskalasi perjuangan pe­menuhan hak-hak buruh perempuan. (24)
– Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

LEAVE A REPLY