Buruh Pertagas Diperdaya Praktik Alih Daya

0
27

KBR68H – Praktik outsourcing di perusahaan lazim terjadi. Salah satu perusahaan yang mengadopsi sistem alih daya pekerja itu Pertagas. Sejumlah buruh kontrak  yang bekerja puluhan tahun di  anak perusahaan PT Pertamina tersebut mengeluhkan upah yang rendah. Selain itu kepada KBR68H mereka menuding proses tender perusahaan alih daya di BUMN migas tersebut berjalan tak transparan.

Sore itu Rivai baru saja pulang dari tempat kerjanya di PT Pertamina Gas (Pertagas) di kawasan  Tegal Gede, Cikarang, Jawa Barat. Selama hampir 10 tahun, ia tinggal di kontrakkan sempit. Cukup sulit mencari tempat tinggalnya di permukiman padat penduduk di kawasan industri Jakarta, Banten, dan Bekasi (Jababeka). 

Pertagas tempat Rivai bekerja adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Pertagas mengelola gas untuk transportasi dan mengelola bahan bakar mesin perusahaan. Dari Pertagas produk Bahan Bakar Gas Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG) dihasilkan. Perusahaan ini kerap memasok kebutuhan gas bagi industri.

Tahun 2012 lalu, Pertagas meraup laba Rp 3,3 triliun lebih. Namun keuntungan tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh buruh, seperti dikisahkan Rivai. “Dari Pertagas yang sekarang ini yang sudah misal ini harapan kita yah diangkat lah jadi karyawan. Sampai sekarang saya sudah 54 tahun, tahun depan kalau 55 tahun pensiun, makanannya saya mau masuk ke organiasasi itu ingin membuktikan kebenaran bahwa. Kita selama ini sudah dizolimi selama 30 tahun. Dikasih janji-janji terus. Tapi yah janji nggak tertulis, kita nggak bisa nuntut. Sebenarnya supaya kita betah saja.” 

Bapak satu anak ini menunjukkan slip gajinya  sejak Januari tahun ini. Upah yang diterima perbulannya  Rp 2 juta, lebih kecil dari upah minumum kota atau Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp 2,1 juta. Sementara tahun lalu, gajinya hanya Rp 1,7 juta. 

Rivai: Kalau kemarin nggak ada aksi mungkin tetap segini gaji kita.

KBR68H: Gaji 2 juta ini dari kapan?

Rivai: Sebetulnya udah lama juga lho ini. Bisa kemarin ini.

KBR68H: Tahun 2000-an berapa?

Rivai: itu dibawah lagi. Kalau tahun 2000-an paling gaji kita itu berapa, paling Rp 300 – Rp 400 ribuan. Jadi perobahan itu setiap kontrak. Kalau berubah gaji itu pas januari ini. 

KBR68H: Pasti berubah naik?

Rivai: Bisa iya bisa nggak. Pernah kita ngalamin nggak berubah (nggak naik). Itu tergantung Pertamina, kalau mau tandatangan ya silakkan. Kalau nggak ya udah.

Aksi yang dimaksud Rivai adalah demontrasi ratusan buruh Pertagas pada Oktober 2012 lalu.

Saat itu mereka meminta penghapusan sistem outsourcing atau alih daya tenaga kerja  yang belakangan terungkap, sudah berlangsung puluhan tahun.  

Upah Layak

Menurut Rivai Pertagas memanfaatkan tenaga alih daya dari lima perusahaan outsourcing. Mereka dipekerjakan di 5 distrik atau areal tugas. Rivai sendiri bekerja di distrik Tegal Gede. Tugasnya menghitung jumlah pemakaian gas dari industri dan memeriksa kualitas gas di laboratorium. 

Rivai: Di sini, di wilayah Tegal Gede, termasuk yang di Tambun itu saya ambil sampling. Baik Fit maupun link gas-nya saya ambil. Saya analisa. 

KBR68H: Di analisanya pakai alat?

Rivai: Pakai, namanya GC, gas cromotograph 

KBR68H: pekerjaan divisi itu harus ada?

Rivai: Hasil analisa itu dimanfaatkan sebagai bahan tagian. Kan gas itu mempunyai nilai kalor. Misalnya perseribu BTU, yaitu british termal unit yah. Kan kalau nilai kalor itu ada yang 900, ada yang 1000, ada yang 1100.

Intinya, Rivai bertugas menentukan perhitungan tagihan harga gas industri melalui meteran pipa gas. Menurut dia perlu keahlian khusus untuk menghitung gas. 

Rivai: memang kita ini penting dan harus ada. Nggak bisa ditinggal. Misalnya saya tinggal pada saat mau billing, otomatis bisa rancu itu semua. 

Selama 30 tahun  bekerja, lulusan SMA tahun 1960-an ini tersebut  berharap mendapatkan upah yang layak sekitar Rp 4 jutaan. Gaji itu untuk menghidupi  istri dan  anaknya yang masih kuliah semester pertama. 

Dengan gaji pas-pasan seperti saat ini, ia mesti cermat mengatur keuangan. Agar bisa bertahan hidup, Rivai terpaksa mengontrak kamar Rp 200 ribu per bulan Cikarang, Bekasi ketimbang  harus pulang pergi membelah Jakarta menuju rumahnya di Depok Jawa Barat.

Rivai: Jujur saja itu makan sekali itu Rp 10 ribu. Itu udah kita hemat-hemat sekali. Beli di warteg kan itu Rp 10 ribu cukup. Kalau pagi kita hemat keuangan beli nasi uduk Rp 5 ribu cukup. Sehari itu Rp 25 ribu. Itu kita harus hemat itu. Cuma keuntungannya kalau ada acara kita bisa makan gratis. Misalnya ada karyawan syukuran, kan di kasih nasi kotak, itu bisa hemat Rp 10 ribu perhari.

Potret belum sejahteranya  buruh alih daya anak perusahaan PT Pertamina, Pertagas juga dialami  Arief Saidi. Ia sudah bekerja 20 tahun.  Lelaki 54 tahun ini sehari-hari bertugas memantau  kerja turbin raksasa yang beguna mendinginkan gas. Jika turbin berhenti, gas yang dipasok lewat pipa akan meledak. Penghargaan sebagai salah satu karyawan teladan  dari perusahaannya tak membuatnya sumringah. 

“Saya pernah ditawarkan mendapat karyawan teladan di 2004. Buat apa karyawan teladan? Banyak yang lain lah. Saya diundang, tapi saya nggak datang, saya langsung pulang ke Kuningan. Dipanggil-panggil saya. Mana si Arief, saya pulang pak. Isinya cuma Rp 300 ribu. Itu penghargaan. Dapat pelakat saya tinggalkan aja,” katanya. 

Bagi sebagian buruh Pertagas penghargaan itu sekadar kedok pencitraan dari Pertamina. Sebab nilai mereka, indikator yang berhak menerima penghargaan itu tidak jelas. 

Tanggung jawab pekerjaan yang berat, berisiko tinggi dan minimnya gaji  juga dirasakan pekerja alihdaya Petragas lainnya, sebut saja namanya Toar Sianipar. Lelaki 29 tahun ini mengaku bertugas merawat turbin dan mesin-mesin untuk menjalankan distribusi penyaluran gas ke industri. Lulusan teknik mesin SMK ini harus memperbaiki turbin raksasa dengan cepat agar tidak terjadi ledakkan. Sebab turbin itu akan menstabilkan suhu gas.

“Di sini kita operasinya itu harus terus menerus dan tidak boleh behenti. Jadinya ada beberapa turbin dan jalan hanya sebagian saja. Yang lain standby, kalau ada yang mati kita harus selesaikan dalam waktu yang singkat. Itu kerjaan kita,” jelas Togar. 

Dengan tanggung jawab seperti itu Togar mesti menerima gaji Rp 2,1 jutaan. Tak ada uang makan. Ia hanya mendapatkan jaminan asuransi kesehatan untuk perawatan rumah sakit kelas 3.

Sistem Buruk

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat PT Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang memiliki sistem perburuhan outsourcing atau alih daya  buruk. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ruslan Irianto Simbolon mengatakan hampir di semua eksplorasi Pertamina memperkerjakan pekerja alih daya. Sebut saja di PT Pertamina Rantau Aceh, Pertamina Indramayu, Pertamina Balikpapan, di Pertamina Plumpang Jakarta, begitu juga di Petamina Gas Cikarang.

Petamina Gas Cikarang, BUMN yang bergerak dibidang minyak dan gas itu disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan negara yang paling banyak mempekerjakan buruh alih daya bergaji rendah. 

Di PT Pertamina Gas (Petragas) saja tercatat  5 ribuan buruh alih daya  dari 5 perusahaan penyuplai tenaga kerja. Menurut Jimmy, salah satu buruh yang bekerja di Pertagas Tegal Gede ada 100 buruh bekerja di salah satu distrik. Tercatat hanya 11 orang berstatus karyawan tetap.

KBR68H: Masing-masing perusahaan outsourcing itu pegang berapa orang?

Jimmy: Beda-beda. Untuk jalur pipa ini ada 10 orang, untuk PML itu ada 25 orang, ada yang cleaning service entah berapa itu, ada 17. Dan lain-lan.

Rivai yang sudah 30 tahun bekerja di Pertagas mengungkap banyak ketidakberesan dari sistem kontrak perusahaan alih daya Petamina. “Nanti dari PT A ganti PT B, walaupun orangnya itu-itu juga. Jadi cuma ganti baju doang. Jadi kalau bahasa kita, kita-kita aja manusianya. Bajunya ganti, tadinya dari putih jadi hijau. Terkadang dia-dia juga. Nama PT-nya aja kadang-kadang supaya keliatan terbuka. Padahal dia-dia juga,” paparnya. 

Rivai mencurigai ada unsur penyimpangan dalam proses tender pengadaan tenaga kerja alih daya . Dia mengaku pernah menemukan kasus perusahaan alih daya milik bekas pejabat tinggi di Pertagas. Proses tender pun selama puluhan tahun berlangsung tidak terbuka. Tidak jelas kwalifikasi atau syarat sebuah  perusahaan alih daya layak  ikut  ikut tender.

“Jadi katakan Bapak punya PT, saya punya PT. Tergantung kita siapa lebih dekat dengan yang dii atas. Jadi kita itu ditenaga kita itu, bukan tenaga lagi. Jadi manusianya diperjualbelikan,’jelasnya.

Singkat cerita, kata Rivai selama puluhan tahun, Petamina, terutama Pertagas memenangkan perusahaan alih daya yang tidak mempunyai karyawan. Pekerja kontrak telah disiapkan BUMN yang dipimpin Karen Agustiawan tersebut. Perusahaan alih daya imbuh Rivai sekadar memberikan gaji.

Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mencatat Pertamina mempekerjakan lebih dari 15 ribu buruh alih daya di Pulau Jawa. Ketua KASBI Nining Elitos menjelaskan  buruh kontrak ini juga ada yang bekerja di kantor Pertamina Pusat di Jakarta. Kebanyakan buruh itu bekerja mulai dari proses produksi sampai pengiriman migas. “Itu kan ada perusahaan di bawah Pertamina namanya Patraniaga. Mereka men-sub-kan pekerjanya. Nanti Patraniaga men-sub-kan pekerjaannya di perusahaan di bawahnya. Jadi buruhnya ini ada di lapisan paling bawahnya. Sudah upahnya rendah, kesejahteraan lemah dan perlakuan semena-mena semakin terjadi,” jelasnya.

Hapus Outsourcing

Sayang Juru Bicara Pertamina Ali Mundakir tak merealisasikan janji wawancaranya menanggapi  persoalan perburuhan tersebut. Dalam beberapa kesempatan, pihak PT Pertamina menganggap sistem kerja alihdaya sah dilakukan. Alasannya  hal itu diperbolehkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Dari Senayan, Komisi Tenaga Kerja DPR berencana membentuk Panitia Kerja pekerja outsourcing BUMN. Langkah ini terang Ketua komisi itu, Ribka Tjiptaning untuk memperbaiki sistem perburuhan di perusahaan negara.

Ribka: BUMN kenapa diutamakan karena BUMN ini menjadi contoh. Kalau BUMN-nya sudah bagus dan bener, pasti swasta akan ikut. 

KBR68H: Ada juga di Pertamina yang mengoutsourcing petugas laboratoriumnya?

Ribka: Padahal itu inti. Itu nggak boleh. Banyak yang kayak gitu. Krakatau Steel juga gitu. Itu kan yang bandel-bandel BUMN-nya.

Pada Hari Buruh se-Dunia 2 Mei lalu, salah satu yang disuarakan adalah menaikan status pekerja alihdaya BUMN menjadi karyawan tetap. 

Namun tuntutan itu masih diabaikan.  Menteri BUMN Dahlan Iskan justru mengizinkan sistem buruh alih daya dengan syarat  tertentu. “Satu punya sistem kepegawaian. Kedua memperlakukan pegawainya sebagai karyawan. Jadi ada SK kekaryawanan. Jadi sebagai karyawan. Ketiga punya sistem penggajian, dan perusahaan yang boleh ikut tender outsourcing yang mempunyai standar gaji 10 persen di atas UMP setempat.”

Dahlan mengatakan sistem itu diizinkan berjalan sampai keluar keputusan dari  Panja Pekerja Outsourcing DPR.

Kabar yang sedikit melegakan datang dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Ia  berjanji menghapus sistem alih daya di BUMN.  Terkait alih daya tenaga kerja di Pertamina, ini komentar Muhaimin.    

Muhaimin: Yang boleh di-outsourcing hanya 5 kan. 

KBR68H: Pertamina banyak meng-outsourcing selain 5 itu, bagaimana?

Muhaimin: Selain lima, selain satu jenis tertentu itu selain lima itu tidak bisa. 

Tapi buruh alih daya seperti  Rivai, Arif dan Togar sudah kadung bosan mendengar janji pemerintah atau Pertamina. 

Rivai: Dulu itu kita penuh dengan janji-janji. Dulu mau diangkat, setelah itu mau kontrak langsung, setelah itu mau diambil sama anak perusahaan.

Arief: Katanya ada kontrak satu payung. Kontrak satu payung itu sudah dibicarakan sejak tahun 90 sudah dibicarakan. Sampai sekarang nggak ada. Jadi maksudnya, kita diangkat jadi karyawan tetap tapi outsourcing tetap. Tapi nggak ada sampai sekarang. Makanya kita akan menuntut perubahan terus.

Togar: Selama ini masa kerja kita nggak pernah dihitung. Jadi kita Selalu diangkap berkerja dari nol, setahun dua tahun, lalu balik lagi ke nol, dua tahun begitu terus. Mestinya kan kita sudah bekerja berpuluh-puluh tahun kontraknya itu dihitung. Entah bagaimana caranya. 

Yang mereka butuhkan bukan janji-janji surga, tapi perbaikan kesejahteraan. 

Oleh : Pebriansyah Ariefana. kbr.id

Editor: Taufik Wijaya

 

LEAVE A REPLY