October 20, 2020

#BatalkanOmnibusLaw

5 min read

PERNYATAAN SIKAP-

CABUT OMNIBUS LAW SEKARANG JUGA! PENGESAHAN OMNIBUS LAW BUKANLAH SOLUSI MENGATASI KRISIS DI INDONESIA !

JAKARTA, 5 OKTOBER 2020

Tidak hanya itu, dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam Omnibus Law juga akan berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria. Tanah dan kekayaan agraria lainnya sebaga isumber kehidupan dan kebudayaan petani dan rakyat Indonesia dijadikan barang dagangan semata yang dapat diambil atau digusur paksa kapanpun demi kepentingan investor dan kelompok bisnis. Omnibus Law juga menghidupkan kembali konsep “Domein Verklaring” pemerintahan kolonial melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang bisa memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) secara langsung 90 tahun kepada korporasi-korporasi perkebunan serta pelaku-pelaku monopoli tanah di Indonesia. Situasi ini akan semakin memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dimana saat ini saja, 1 (satu) persen orang menguasai 68 persen tanah (termasuk nilai asset tanah) dan sisanya dikuasai oleh koporasi-korporasi perkebunan dan pelaku-pelaku monopoli tanah.
Dengan keterbatasan informasi dalam proses pembentukan RUU Omnibus Law sampai pengesahan Omnibus Law menjadi UU masih sangat minim bahkan sangat tertutup informasinya terhadap masyarakat Indonesia untuk mengetahui proses pembentukan serta draft RUU Omnibus Law ini sama sekali tidak melibatkan masyarakat Indoensia yang akan terkena dampaknya secara langsung. Mulai dari pembuatan draft kajian RUU Omnibus Law sampai dengan pengesahan menjadi UU Omnibus Law yang seluruh prosesnya dilakukan secara diam-diam dan mendadak. Bahkan informasi terkini, bahwa Omnibus Law sudah “SAH pada pukul 17.40 WIB menjadi UU baru dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang VI yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020.
Namun keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin dalam keterpaksaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1 pada tanggal 3 Oktober 2020. Dalam sidang ini, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandagan umum dimana menghasilkan suara, 9 dari pandangan mini fraksi, 7 diantaranya menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja, sementara 2 lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan menolak.
Konfederasi KASBI bersama kalangan kaum buruh Indonesia, kaum tani, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil lainnya, telah berkali-kali menyatakan sikap tegasnya, baik dalam opini, dan demonstrasi. Menolak seluruh keyakinan pemerintah RI atas Omnibus Law yang diusulkan pemerintah, meskipun dunia sedang dilanda COVID-19, dan banyaknya korban jiwa di Indonesia.
Saat ini dihadapan rakyat Indonesia, kami Konfederasi KASBI turut memperhatikan dengan seksama, bahwa pemerintah RI tidak berani menyentuh masalah-masalah keuangan lainnya, semisal penyimpanan uang sebesar +Rp. 11 ribu triliun diluar Negeri. Faktanya, hal tersebut pernah disampaikan berkali-kali dihadapan rakyat Indonesia, pada saat kampanye pilpres oleh Capres yang saat ini terpilih dan berkuasa. Jumlah uang besar yang dikatakan akan ditarik dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mengatasi problematika ekonomi yang sedang dilanda Indonesia saat ini.

Kecenderungan dan kesewenangan pemerintah Indonesia yang sudah mengesahkan Omnibus Law,jauh dari akal sehat. Logika berpikir sesat, bahwa jika Omnibus Law disahkan maka akan mengurangi pengguran karena akan banyak Investor masuk ke Indonesia. Pertanyaanya Negara mana yang saat ini mau berinvestasi di Indonesia? Sementara, seluruh Negara didunia ini sedang dalam situasi krisis menghadapi COVID-19.
Optimisme pemerintah hari ini, semakin tidak dimbangi dengan kualitas dan realitas dalam mengatasi problematika ditengah penderitaan masyarakat Indonesia.
Sejak awal diwacanakan, Omnibus Law Cipta Kerja telah mendapat tanggapan negatif, dan tidak diakui oleh kaum buruh Indonesia, serta sektor masyarakat lainnya. Sebagaimana beragam keterangan Pemerintah Republik Indonesia terkait tumpang-tindih banyaknya regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi strategi hukum yang diusung oleh pemerintah Indonesia adalah Omnibus Law dalam mengatasi kekacauan yang berkepanjangan atas problematika hukum selama ini.
Dalam prakteknya, baik malu-malu, gelap-gelapan, mulai terbuka serampangan, dan kampungan, baik menggunakan para buzzer bayaran, mengklaim beberapa organisasi serikat buruh untuk dijadikan pendukung. Dan dialog-dialog yang menampung tanggapan serikat-serikat buruh, meski diyakini tidak menemui titik temu, dan pada klaster ketenagakerjaan yang semula disebut RUU CILAKA kemudian berubah menjadi RUU CIPTAKER, tetap saja tidak dapat merangkul kaum buruh Indonesia. Untuk sekedar mengamini, apalagi turut menggadang bahwa Omnibus Law merupakan solusi dan strategi komperhensif pemerintah RI untuk menjawab tantangan ekonomi yang memasuki masa resesi secara perlahan dan pasti hingga saat ini. Semakin terkesan strategi yang dipaksakan meski tidak diakui oleh kaum buruh Indonesia, sebagai langkah strategis dalam mengatasi PHK massal sepihak, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar kualitas penghidupan kaum buruh Indonesia melalui Omnibus Law ini.
Banyak literatur telah membahasnya, dan setiap kali pemerintah berdalih atas penerbitan OmnibusLaw yang dipaksakan ini, tetap saja pemerintah tidak menjadikan berbagai literatur tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk tidak lagi membahas dan mengesahkan Omnibus Law. Sebab pendewaan pada investasi tidak serta merta mendorong penciptaan lapangan kerja. BKPM sendiri mencatat sejak 2013 hingga 2019 investasi yang masuk ke Indonesia terus naik, tapi berkorelasi negatif dengan penyerapan tenaga kerjanya. Sebagai gambaran, bila pada 2016 USD 28,96 miliar investasi asing menyerap 951.939 tenaga kerja, tapi pada Triwulan I 2019 USD 29,31 miliar investasi hanya mampu menyerap 490.368 tenaga kerja.

Maka pemerintah RI dalam menghadapi persoalan nyata krisis ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19, hanyalah politik ekonomi tambal sulam semata. Selain mengumpulkan bantuan COVID-19, mencari sumber hutang baru, dan berharap investasi asing masuk, melalui pintu tol Omnibus Law yang bertentangan dengan hati nurani, keyakinan, dan cara berpikir rakyat Indonesia.
Gerakan buruh Indonesia tidak ingin berpangku tangan dan tinggal diam melihat realitas ekonomi politik belakangan ini.Pilihan menjadi semakin sempit, dan konsistensi gerakan buruh Indonesia semakin diuji. Penolakan besar-besaran dan pemogokan nasional kaum buruh Indonesia, seyogyanya menjadi pilihan yang tak dapat dihindari. Demi membuktikan ketegasan prinsip menolak Omnibus Law dan menuntut pencabutan Omnibus Law di Indonesia, merupakan sebuah keharusan.
Konfederasi KASBI menyatakan secara terbuka berkali-kali, bahwa Omnibus Law bukanlah solusi strategis dalam mengatasi problematika rakyat Indonesia, untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih baik.
Konfederasi KASBI juga menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia yang menempuh jalan pemaksaan melalui Omnibus Law, merupakan sebuah kesalahan yang berdampak pada generasi rakyat Indonesia dimasa yang akan datang.
Konfederasi KASBI melalui pernyataan sikap ini menegaskan kembali, sebagai berikut:
“MENUNTUT PEMERINTAH RI DAN DPR RI, UNTUK SEGERA MENCABUT UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA SELURUHNYA”.
• Hentikan PHK dan perampasan hak-hak buruh di massa pandemi covid-19.
• Maksimalkan kinerja Disnakerdan Pengawas ketenagakerjaan untuk penyelesaian kasus-kasus perburuhan.
• Hentikan penggusuran tanah-tanah rakyatuntuk kepentingan oligarki,laksanakan Reforma Agraria Sejati.
• Hentikan kriminalisasi aktivis gerakan, dan pembungkaman demokrasi.
• Mencabut Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat kecil;
• Menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga;
• Memaksimalkan sumber daya DPR RI, dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19, dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis;
• Fokus atasi virus, lindungi keselamatan kaum buruh dan rakyat indonesia.

Selanjutnya Konfederasi KASBI menyerukan dan mengajak kaum buruh Indonesia, melalui berbagai aliansi gerakan rakyat Indonesia, kaum tani, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya untuk menyatakan sikap tegasnya melalui aksi massa, dan pemogokan nasional, mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020.

Jakarta, 5 Oktober 2020

Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (PP-KASBI)

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

(NINING ELITOS) (SUNARNO)

Please follow and like us:

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lupa, Like Share & Subscribe !

en_USEnglish
en_USEnglish