November 29, 2021

DUA TAHUN JOKOWI-AMIN : GAGAL SEJAHTERAKAN RAKYAT
SAATNYA RAKYAT BANGUN PERSATUAN, REBUT KEDAULATAN !

5 min read

20 oktober yang lalu ditandai sebagai dua tahunnya Jokowi-Amin menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Di periode keduanya sebagai Presiden, Joko Widodo telah menunjukan kegagalannya dalam mensejahterakan dan mengangkat derajat hidup rakyat. Namun sebaliknya, melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat dan watak anti demokrasi menghantarkan rakyat selama dua tahun ini semakin masuk dalam jurang penindasan dan membuat menguatnya oligarki untuk memonopoli tanah, menghisap kelas pekerja, merusak lingkungan dan kesenjangan ekonomi semakin lebar.
Melalui kebijakan pamungkasnya yaitu Omnibuslaw Cipta Kerja, Presiden Jokowi membuat jurang kesengsaraan pada kelas buruh semakin dalam daripada sebelumnya. Melegalkan pengusaha untuk merampas hak para buruh. Melalui Omnibuslaw Cipta Kerja mekanisme perjanjian kerja menjadi lebih fleksibel dengan memperbolehkan PKWT diperpanjang hingga 5 tahun. Juga melegitimasi pengurangan Hak Pesangon bagi buruh dari 32 bulan gaji menjadi 25 bulan gaji,tidak berbatasnya jenis pekerjaan outsourcing serta pengurangan hak cuti. Upaya menggerogoti hak-hak dasar kaum buruh tersebut membuat pengusaha semakin mudah memberlakukan PHK Sepihak. Kondisi para buruh semakin terhisap dengan adanya penghapusan Upah Minimum Sektoral dan skema politik upah murah melalui PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang tidak lagi bersandarkan pada Harga Kebutuhan Hidup Layak, namun berdasarkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan daya penyerapan tenagakerja yang justru stagnan bahkan merosot selama masa pandemi Covid-19 sehingga kenaikan upah bagi buruh dimasa krisis tidak mampu membuat para buruh selamat dari krisis, Kegagalan Jokowi-Amin semakin terlihat dimasa pandemi Ketika 29,5 juta pekerja kehilangan pekerjaan dan dirumahkan tanpa ada perlindungan hukum dari negara serta jaring pengaman sosial yang diberikan oleh negara agar rakyat selamat dari krisis pandemi.

Dua tahun juga menjadi pukulan berat bagi Kaum Tani untuk terwujudnya Reforma Agraria Sejati dengan upaya yang dilakukan oleh Jokowi-Amin untuk meliberalisasi politik agraria melalui uu cipta kerja. Ada sekitar delapan puluh UU yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Dua puluh diantaranya berkaitan dengan agraria dari UU Pengadaan Tanah, UU Minerba, UU Perlindungan Petani, dan UU lainnya. Dalam UU Cipta Kerja juga menghidupkan Kembali aturan kolonial belanda melalui klausul baru mengenai Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Klausul tersebut tentunya telah menabrak UU PA karena berpotensi menghidupkan Kembali azas domein verklaring (negaraisasi tanah). Sehingga Jokowi-Amin memukul mundur reforma agraria kembali ke zaman kolonial belanda. Ancaman perampasan tanah melalui UU Cipta Kerja semakin nyata akan dihadapi kaum tani. Di tahun 2020 terdapat 241 kasus konflik agraria yang berdampak pada 135.332 kepala keluarga dan ancaman tersebut semakin besar ketika terciptanya bank tanah melalui PP No. 64 tahun 2021. Bank Tanah akan menjadi pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia sehingga ancaman perampasan tanah yang mengakibatkan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi serta pembunuhan terhadap kaum tani semakin besar.

Kegagalan Jokowi-Amin semakin terbukti karena tidak mampu memberikan kepastian masa depan bagi kaum muda, hal itu jelas terlihat ketika presentasi tingkat pengangguran terbuka naik setiap tahunnya. Terkhusus di rentang usia 20-29 tahun sebagai sumbangan pengangguran terbesar. Dan Omnibuslaw Cipta Kerja hanya menjadi ilusi untuk terciptanya lapangan pekerjaan, namun sebaliknya kegelisihan bagi kaum muda akan kepastian kerja yang layak semakin kecil.
Kegelisihan kaum muda terkhusus para pelajar mahasiswa menghadapi masa depan semakin besar, ketika Liberalisasi Pendidikan yang semakin besar yang menghasilkan biaya Pendidikan yang mahal walaupun dimasa pandemi. Pemerintah Jokowi-Amin gagal memberikan tanggung jawab bagi pelajar dan mahasiswa selama masa pandemi sehingga kegagalan dalam memimpin semakin nyata selama dua tahun ini.


Selama dua tahun memimpin. Jokowi-amin semakin menunjukan watak anti demokrasinya. upaya-upaya tersebut terlihat dari rencana pengesahan RKUHP di tahun 2019, dan aturan lainnya untuk membatasi rakyat dari ruang demokrasi. Dan kriminalisasi yang terus terjadi untuk membungkan kebebasan ekspresi melalui berbagai dalih, dimulai dalih pandemi sampai dengan UU ITE untuk membungkan rakyat berpendapat. Kekerasan juga terus dilakukan dibawah kepemimpinan Jokowi-Amin, selama dua tahun ribuan massa aksi terluka dan ditahan dalam aksi protes pengesahan Omnibuslaw Cipta Kerja dan #ReformasiDikorupsi di tahun 2019. Dan kita harus mengingat akan lima pahlawan demokrasi yang mati pada tahun 2019 akibat dari Represi Aparat
Percuma lapor polisi semakin menandakan kegagalan Jokowi-Amin memberikan ruang aman untuk memberikan keadilan bagi rakyat. Dan terkhusus bagi Kaum Perempuan yang masih dibayang-bayangi kekerasan seksual. Belum disahkannya RUU PKS menandakan enggannya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan keamanan bagi rakyat. Disamping itu sendi-sendi demokrasi semakin digerogoti dengan pelemahan KPK melalui UU KPK yang baru. Yang membuat KPK menjadi dibawah kontrol pemerintah untuk menumpulkan pemberantasan korupsi di tubuh pemerintah dan menjadikan KPK sebagai alat politik rezim.

28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda adalah momen yang tepat bagi Gerakan Rakyat untuk kembali bangkit. Di momen persejarahan kaum muda yang berlawan adalah momen yang tepat juga bagi seluruh elemen Gerakan Rakyat untuk Bersatu. karena dibawah kepemimpinan Jokowi-Amin tidak ada masa depan bagi rakyat. Namun selama dua tahun ini oligarki semakin menguat dan jurang penghisapan rakyat semakin dalam. Sehingga rakyat perlu membuat persatuan dan rebut kedaulatan yang sejati. Karena kedaulatan yang sejati ada di tangan perjuangan rakyat sendiri.

13 TUNTUTAN RAKYAT :

1. Cabut Omnibus Law dan seluruh PP turunanya; PPNo.34, No.35,No.36, dan No.37;

2.Tolak Penghapusan Upah Sektoral, berlakukan Kembali Upah Sektoral kaum Buruh seperti semula dan Berlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar 15%;
3.Stop PHK sepihak, Stop Union Busting! Berikan Jaminan Kepastian Kerja dan Kebebasan berserikat;
4.Stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis Gerakan rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi;
5. Berikan persamaan hak dan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan seluruh buruh Migrant; Sahkan RUU PPRT.
6. Jamin dan Lindungi kaum buruh disektor industri: Pariwisata, Perhotelan, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, Kelautan, Kontruksi, Transportasi, Driver Online dan Ojol;
7.Usut tuntas kasus Korupsi BPJS TK dan Korupsi Bansos Pandemi Covid19;
8.Tolak Pemberangusan Pegawai KPK, Pekerjakan Kembali 58 orang Pegawai KPK seperti semula tanpa syarat;
9.Mendesak pemerintah menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agrarian berdasarkan cita-citaUUD1945, TAP MPRXI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960;
10. Laksanakan Reforma Agraria Sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak rakyat atas tanah;
11. Hentikan kekerasan seksual di semua ruang sosial. Dan segera sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual demi terciptanya ruang aman bagi seluruh perempuan;
12. Gratiskan biaya Pendidikan semasa pandemi
13. Stop liberalisasi dan komersialisasi Pendidikan Wujudkan Pendidikan Gratis,Ilmiah, dan Demokratis, bervisi kerakyatan.

Organisasi GEBRAK : Konfererasi kongres aliansi buruh indoneisa (KASBI). Konferasi Persatuan Indoneisa (KPBI). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sentral Gerakan Buruh Nusantara (SGBN). Konfederasi Serikat Nasional (KSN). Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI). Liga Mahasiswa Nasional-DN (LMND-DN). Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kesaatuan Perjuangan Rakyat (KPR). Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO). Komite Revolusi Pendidikan Indoneisa (KRPI). Presidium GMNI. Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan).

Juru Bicara GEBRAK
Nining Elitos (KASBI) 081317331801
Ilhamsyah (KPBI) 081219235552
Yahya (SGBN) 081316724952
M.Arira Fitra (LMND-DN) 087871557113
Dewi Kartika (KPA) 081394475484
Arif Maulana (LBH Jakarta) 0817256167
Ikhsan (SINDIKASI) 08111662708
M.Ishak (SEMPRO) 081311703305
Herman Abdul (KPR) 08221342610

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lupa, Like Share & Subscribe !

en_USEnglish