PERNYATAAN SIKAP KONFEDERASI KASBI PADA PERINGATAN HARI HAM (HAK ASASI MANUSIA) 10 DESEMBER 2021
“OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN KEBIJAKAN UPAH MURAH ADALAH PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS” Sehubungan dengan Momentum Hari HAM (Hak Asasi Manusia) yang di peringati setiap tanggal 10 Desember, maka Konfederasi KASBI
PERNYATAAN SIKAP ALIANSI BURUH BANTEN BERSATU (AB3)
“Gubernur Banten Wahidin Halim Harus Merevisi SK UMK Tahun 2022 sebesar 5,4 % dan meminta Maaf kepada Kaum Buruh atas Pernyataanya yang menghina dan melecehkan perjuangan Kaum Buruh dalam menuntut Hak atas Kenaikan Upah!”Kami dari seluruh unsur Serikat Pekerja
PERNYATAAN PRESIDEN MENYAKITKAN, SAATNYA KAUM BURUH PERKUAT PERLAWANAN AGAR UPAH LAYAK BISA TERWUJUDKAN !
Jakarta, 29/11 – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Formil Omnibuslaw UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan ‘Inkonstitusional Bersyarat’ termasuk perintah Mahkamah Konstitusi untuk ‘Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang
#INDONESIDARURATUPAH KALA LARA KAUM BURUH AKAN KETERTINDASAN BERUBAH MENJADI PERLAWANAN !
Jakarta, 28/11 – Bertepatan dengan tumpah ruahnya massa aksi dari berbagai Gerakan di Jakarta pada 25 Nopember 2021, Kaum Buruh di berbagai daerah di Jawa Barat pun menyemarakkan perjuangan melawan Kenaikan Upah Murah ala Rezim saat ini, mulai dari Bekasi, Subang
Press Release Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) : Pasca Putusan UU Cipta Kerja, Formula Penetapan Upah Minimum 2022 Inkonstitusional
Jakarta, 26 November 2021 – Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak pemerintah mematuhi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji formil Undang-undang Cipta Kerja, termasuk perintah untuk “menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat
PRESS RELEASE; KEMBALIKAN TANAH MASYARAKAT ADAT/ULAYAT DAYAK KALIMANTAN TIMUR, KABUPATEN BERAU KECAMATAN TALISAYAN, DESA MARJUN YANG DISEROBOT OLEH PERUSAHAAN SAWIT PT. TANJUNG BUYUH PERKASA PLANTATION SEKARANG JUGA !!!
Salam Juang !!! Hari ini, Kamis 25 November 2021 masyarakat adat/ulayat Dayak desa Marjun KalimantanTimur terpaksa harus menyambangi Pusat Kekuasaan atau Pemerintahan Pusat di Jakarta dalam rangka mengadukan nasibnya kepada Presiden selaku Kepala Negara Republik Indonesia
#INDONESIADARURATUPAH , BERSAMA LAWAN POLITIK UPAH MURAH !
Brebes, 22/11 – Pasca beredarnya KepGub mengenai Kenaikan UMP tahun 2022 dan Aksi GEBRAK yang menggruduk Kantor KemNaKer RI memprotes agar Menaker, Ida Fauziyah mencabut SE tentang Penetapan Upah Tahun 2022 yang rata-rata kenaikannya secara nasional hanya 1%. Jawaban
