9 (SEMBILAN) ANCAMAN OMNIBUSLAW RUU CILAKA TERHADAP KAUM BURUH
1. Hilangnya Upah Minimum Hal tersebut terlihat dengan munculnya pasal yang menyebutkan bahwa upah didasarkan per satuan waktu. Ketentuan itu membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, dan otomatis upah minimum akan hilang. Dalam
Siaran Pers Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK)
Mengecam Tindakan Penangkapan terhadap Massa Aksi #TolakOmnibusLaw yang di lakukan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) oleh Aparat Kepolisian Polresta Tangerang dan Meminta Serikat Buruh SP KEP KSPSI AGN untuk Mencabut Laporan Pengaduan. Pada 3 Maret 2020, Aliansi Buruh
PERNYATAAN SIKAP
Atas Pencatutan Ketua Umum Konfederasi KASBI Dalam SK Menko Bidang Perekonomian Bernomor 121 Tahun 2020 Tentang Tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Hari ini Konfederasi KASBI mendapatkan kabar,
12 Alasan kenapa Buruh MENOLAK Omnibus Law RUU Cilaka #Cilaka12
1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. Investasi yang digaet oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, justru
RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka): Banjir Investasi, Tenggelamkan Kesejahteraan Buruh
Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia ingin dijadikan rumah yang semakin ramah bagi investor. Demi investasi, pemerintah merancang setidaknya tiga payung hukum yaitu RUU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan
