#OmnibusLaw

  • Home
  • Posts Tagged /#OmnibusLaw/

“ OMNIBUS LAW, PP, DAN DUGAAN KORUPSI BPJS TK “   OMNIBUS LAW  Tahun 2020 menjadi tahun yang kelam bagi rakyat indonesia. Pasalnya di tengah wabah Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia termasuk juga indonesia, Presiden melalui Kementerian dan DPR RI

Konfederasi KASBI bersama aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh bersama Rakyat) jauh sebelum Omnibus Law CiptaKer(e) disahkan sudah mewanti-wanti dan melakukan penolakan melalui Aksi Massa, bahwa Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia bukan merupakan ‘TUMBAL’ atas UU yang berorientasi pada

–PERNYATAAN SIKAP- CABUT OMNIBUS LAW SEKARANG JUGA! PENGESAHAN OMNIBUS LAW BUKANLAH SOLUSI MENGATASI KRISIS DI INDONESIA ! JAKARTA, 5 OKTOBER 2020 Tidak hanya itu, dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam Omnibus Law juga akan berdampak pada meningkatnya

1. Hilangnya Upah Minimum Hal tersebut terlihat dengan munculnya pasal yang menyebutkan bahwa upah didasarkan per satuan waktu. Ketentuan itu membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, dan otomatis upah minimum akan hilang. Dalam

Mengecam Tindakan Penangkapan terhadap Massa Aksi #TolakOmnibusLaw yang di lakukan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) oleh Aparat Kepolisian Polresta Tangerang dan Meminta Serikat Buruh SP KEP KSPSI AGN untuk Mencabut Laporan Pengaduan. Pada 3 Maret 2020, Aliansi Buruh

Atas Pencatutan Ketua Umum Konfederasi KASBI Dalam SK Menko Bidang Perekonomian Bernomor 121 Tahun 2020 Tentang Tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Hari ini Konfederasi KASBI mendapatkan kabar,

1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. Investasi yang digaet oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, justru

Jangan lupa, Like Share & Subscribe !